adminKisah pertemuan tokoh politik Indonesia memang menjadi perhatian dan disirkan berulang-ulang di media-media di Indonesia. Lalu apakah elit politik di Tanah Papua belajar dari apa yang terjadi di Jakarta?
Saat ini saya mendengarkan siaran langsung di Kompas TV tentan pertemuan yang terjadi baru tadi pagi antara anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan akan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono. Kisah pertemuan ini sedang dikomentari selama hampir 40 menit di Kompas TV, ya menurut saya ini lumayan lama.
Sebelumnya saya saksikan sendiri di TV, Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Joko Widodo. Beberapa hari lalu saya menyaksikan pertemuan Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat pertemuan dua jenderal purnawirawan ini memang ada pernyataan-pernyataan yang keluar cukup menarik buat saya, karena mereka secara terus-terang menentang pengesahan UU Pemilu yang telah terjadi beberapa waktu lalu di DPR RI.
Sebelum pertemuan ini, ada juga pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo. Waktu itu mereka berdua menaiki kuda, setelah makan nasi goreng. Nasi goreng juga menjadi santapan pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo Subianto.
Terlepas dari apa yang mendorong mereka bertemu, terlepas dari apa yang mereka katakan, satu hal yang saya lihat di sini, para tokoh yang bertemu punya satu visi, menjaga Indonesia tetap tenang dan satu.
Hal ini yang tidak terlihat di Tanah Papua. Begitu kader Parta Demokrat Lukas Enembe menjadi Gubernur Provinsi Papua, maka calon-calon dari Partai politik lain, yang berasal dari satu daerah, satu suku, satu provnsi, satu bangsa Papua, malah bergerilya menggantikan Lukas Enembe. Contoh yang jelas seperti Jhon Wempi Wetipo dan Ones Pahabol yang berkampanye atas nama demokrasi, atas nama pembangunan, atas nama gereja dan kasih, berkampanye menentang kebijakan-kebijakan Lukas Enembe.
- Kapan mereka pernah bertemu? Kapan?
Tidak pernah. Lawan politik menjadi lawan pribadi, lawan pribadi menjadi lawan keluarga dan marga, dan perlawanan ini menjadi berakar-urat.
Saya belum sebutkan permusuhan yang tercipta di tingkat kabupaten. Pergi saja cek di Kabupaten Mamberamo Tengah misalnya. Sejak Bupati Ham Pagawak menjabat, banyak lawan politiknya dikucilkan dari panggung politik dan jabatan di pemerintah kabupaten. Di Kabupaten Lanny Jaya juga sama. Begitu juga yang terjadi di hampir semua kabupaten di Tanah Papua.
- Mengapa begini?
Hal yang paling jelas buat saya, saat saya bandingkan kondisi kebersamaan dalam perbedaan yang ada di Jakarta/ Jawa dengan keperbedaan yang ada di dalam satu pulau dan bangsa Papua ialah bahwa para elit politik Papua tidak memiliki platform bersama untuk membangun Tanah Papua, Tidak ada “kebersamaan”, tidak ada platform bersama yang menyatukan satu orang bernama “Papua”. Di jakarta, NKRI harga mati dan Pancasila menyatukan para tokoh nasional Indonesia, sedangkan di Tanah Papua apa yang menyatukan kita semua?
Yang jelas, kita orang Papua sebagai sebuah bangsa, yang berada di dua provinsii Papua dan Papua Barat, harus memiliki platform yang jelas, yang harus dirancang, dipahami, diterima dan dilaksanakan oleh semua elit politik di Tanah Papua, lintas partai, lintas suku, lintas kabupaten, provinsi.
Selama ini, yang menonjol ialah ambisi dan ego pribadi yang tidak sehat. Orang Asli Papua (OAP) perlu bejalar untuk berdemokrasi dan belajar dari pengalaman bangsa lain dalam berdemokrasi di masyarakat modern, yaitu bahwa lawan politik bukanlah musuh politik, oposisi dalam berpolitik tidak berarti memusuhi pribadi, Mereka belum paham benar bahwa dalam politik “tidak ada lawan abadi, dan tidak ada teman abadi”, semuanya relatif, semuanya didasarkan pada kepentingan.
Nah, kepentingan orang Papua apa dalam memimpin di tanah leluhur bangsa Papua? Apakah kepentingan jabatan dan titik sampai di situ?
Kepentingan inilah yang perlu digariskan oleh para elit Papua, dalam bentuk sebuah dokumen seperti Pakta Integritas orang Papua, yang memberikan bimbingan umum kepada para elit di Tanah Papua menjalankan tugas, fungsi dan peran mereka dalam kehdupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan rambu-rambu etika, platform dan norma yang dipahami bersama.
Kalau saja itu ada, pasti Lukas Enembe dan Jhon Wempy Wetipo akan makan nasi goreng bersama, dan disiarkan kepada rakyat Papua seluruhnya.
